Artikel papua

PAPUA  LARI DARI PANGKUAN 

IBU PERTIWI

oleh : Nur Ida

Akhir-akhir ini, telinga kita kembali dipanaskan oleh sebuah isu hangat dari wilayah perbatasan Indonesia. Lagi-lagi masalah perbatasan menjadi momok yang mengancam integrasi bangsa ini.      Munculnya gerakan-gerakan separatisme dari berbagai wilayah di perbatasan merupakan cerminan betapa bagusnya kinerja pemerintahan SBY-Budiono dalam merusak kesatuan NKRI.

Mulai dari gerakan separatis di ujung barat dan timur Indonesia hingga merdekanya kawasan Timor Leste. Saat ini kawasan timur Indonesia juga bergolak akibat gerakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tuntutan yang sama dengan GAM, agar Papua merdeka dari Republik Indonesia. GAM memang berhasil ditumpas setelah bencana tsunami hebat yang melanda Aceh. Namun OPM hingga kini masih terus menebar ancaman kepada kedaulatan Republik Indonesia.

Jika diperhatikan lebih mendalam, pemicu masalah separatisme pada kawasan perbatasan yang mudah muncul dan bergejolak menuntut kemerdekaan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia adalah keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan politik KPK ( “ Kesejahteraan Pilih Kasih ” ).

Masyarakat di kawasan ujung Ibu Pertiwi ini sungguh sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di pusatnya Indonesia, yaitu di Jawa. Di Jawa semua akses begitu mudahnya didapat. Pekerjaan, transportasi, listrik, sistem komunikasi, hingga pendidikan dengan mudah didapat di Jawa. Namun kawasan lain khususnya Papua hanya bisa gigit jari menanti janji-janji palsu pemerintah.

Ibarat seorang anak tentunya tak ingin diperlakukan seperti anak tiri yang dibeda-bedakan dengan anak lainnya. Masyarakat Papua pasti tidak ingin diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Indonesia. Dari masalah "Legitimasi Pepera" yang masih diperdebatkan oleh negara-negara barat, masalah "perampokan" sumber daya alam masyarakat Papua oleh PT. Freeport, sampai masalah internal antara buruh PT. Freeport dengan majikannya tampaknya semakin membuat pikiran dan hati nurani kita gelisah. Sampai kapankah akan jatuh korban tewas akibat ketidakharmonisan antara "Ibu dan anak" ini?

Konflik di Papua mulai sering terjadi seiring dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro).

Selama ini hanya 1% dari keuntungan PT.Freeport Indonesia yang masuk ke dalam kas negara. Hal itu dinilai sangat merugikan rakyat. Tapi kenapa fenomena ini masih berlangsung dan malah akan diperpanjang episodenya? Siapa yang mendapatkan keuntungan besar dari semua ini?

Rupanya praktik saweran panas menjadi alasan fenomena ini berlangsung. Diduga  Jenang Dollar dalam bentuk bantuan PT. Freeport Indonesia (FI) ke TNI dan Polri sebesar 14 juta dollar (sekitar Rp 124,6 miliar) sebagai imbalan jaga keamanan di kawasan tambang adalah uang tutup mulut. Pasalnya, ada indikasi Jenang Dollar itu mengalir hingga ke jajaran petinggi (jenderal) Polri. Masyarakat asli Papua hanya menikmati pekerjaan sebagai buruh dengan resiko kerja yang tinggi.

Masalah berikutnya adalah masalah lingkungan. Diantaranya, “tanah adat 7 suku, diantaranya suku Amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PT FI. Limbah tailing PT FI telah menimbun sekitar 110 km² wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 - 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km² lahan subur terkubur.

Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km²), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia”. Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

Lalu langkah apa yang harus diambil pemerintah? Apakah hanya berdiam diri dan sabar merelakan semua terjadi tanpa penyelesaian?

       Pemerintah harus berkomitmen untuk renegosiasi kontrak karya harus segera direalisasikan. Renegosiasi kontrak tersebut tentu harus melibatkan masyarakat Papua. Tentunya bukan dengan OPM tetapi dengan MRP atau tokoh-tokoh masyarakat Papua yang selama ini dikecewakan. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih melalui beasiswa-beasiswa pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan SDM masyarakat Papua dipastikan dapat menjadi permen penghenti tangis OPM.

      Selain itu, mindset yang selama ini mendarah daging kalau orang asing itu biasa, orang Indonesia luar biasa diabaikan harus diubah. Jangan dahulukan orang asing, dahulukan rakyat sendiri. Rakyat yang memilih dan membuat mereka bisa mencicipi brownis kekuasaan.

        Keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan tangisan anaknya dari Timur itu yang kian hari semakin kencang. Jangankan serius, peduli saja tidak. Perhatian pemerintah sebagai sang ibu saat ini sedang terfokus pada album ketiga Pak SBY. Mungkin dikiranya album yang menggaet penyanyi papan atas Indonesia tersebut dapat meluluhkan isak tangis masyarakat Papua.

    Ya...ya...ya... masyarakat kini hanya bisa menanti tindakan pemerintah SBY-Budiono dalam menyelesaikan kasus OPM yang menguntungkan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat khususnya masyarakat Papua, maupun pihak investor asing. Hal tersebut diprediksi 100% akan cepat teratasi entah kapan ….........

daftar pustaka
http://politik.kompasiana.com/2012/04/12/papua-pintu-amerika-serikat-untuk-menguasai-indonesia