PAPUA LARI DARI PANGKUAN
IBU PERTIWI
oleh : Nur Ida
Akhir-akhir
ini, telinga kita kembali dipanaskan oleh sebuah isu hangat dari wilayah
perbatasan Indonesia. Lagi-lagi masalah perbatasan menjadi momok yang mengancam
integrasi bangsa ini. Munculnya
gerakan-gerakan separatisme dari berbagai wilayah di perbatasan merupakan cerminan
betapa bagusnya kinerja pemerintahan
SBY-Budiono dalam merusak kesatuan NKRI.
Mulai dari
gerakan separatis di ujung barat dan timur Indonesia hingga merdekanya kawasan
Timor Leste. Saat ini kawasan timur Indonesia juga bergolak akibat gerakan yang
dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tuntutan yang sama dengan
GAM, agar Papua merdeka dari Republik Indonesia. GAM memang berhasil ditumpas
setelah bencana tsunami hebat yang melanda Aceh. Namun OPM hingga kini masih
terus menebar ancaman kepada kedaulatan Republik Indonesia.
Jika
diperhatikan lebih mendalam, pemicu masalah separatisme pada kawasan perbatasan
yang mudah muncul dan bergejolak menuntut kemerdekaan dan memisahkan diri dari
Republik Indonesia adalah keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan politik KPK ( “ Kesejahteraan Pilih Kasih ” ).
Masyarakat di
kawasan ujung Ibu Pertiwi ini sungguh sangat berbeda dengan masyarakat yang ada
di pusatnya Indonesia, yaitu di Jawa. Di Jawa semua akses begitu mudahnya
didapat. Pekerjaan, transportasi, listrik, sistem komunikasi, hingga pendidikan
dengan mudah didapat di Jawa. Namun kawasan lain khususnya Papua hanya bisa
gigit jari menanti janji-janji palsu pemerintah.
Ibarat
seorang anak tentunya tak ingin diperlakukan seperti anak tiri yang
dibeda-bedakan dengan anak lainnya. Masyarakat Papua pasti tidak ingin
diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Indonesia. Dari masalah
"Legitimasi Pepera" yang masih diperdebatkan oleh negara-negara
barat, masalah "perampokan" sumber daya alam masyarakat Papua oleh
PT. Freeport, sampai masalah internal antara buruh PT. Freeport dengan
majikannya tampaknya semakin membuat pikiran dan hati nurani kita gelisah.
Sampai kapankah akan jatuh korban tewas akibat ketidakharmonisan antara
"Ibu dan anak" ini?
Konflik di
Papua mulai sering terjadi seiring dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah
Orba yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan
bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April
1967) telah memicu konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat
setempat (Suku Amungme dan Komoro).
Selama ini hanya 1% dari
keuntungan PT.Freeport Indonesia yang masuk ke dalam kas negara. Hal itu
dinilai sangat merugikan rakyat. Tapi kenapa fenomena ini masih berlangsung dan
malah akan diperpanjang episodenya? Siapa yang mendapatkan keuntungan besar
dari semua ini?
Rupanya praktik saweran panas menjadi alasan fenomena
ini berlangsung. Diduga Jenang Dollar dalam bentuk bantuan PT.
Freeport Indonesia (FI) ke TNI dan Polri sebesar 14 juta dollar (sekitar Rp
124,6 miliar) sebagai imbalan jaga keamanan di kawasan tambang adalah uang
tutup mulut. Pasalnya, ada indikasi Jenang Dollar itu mengalir hingga ke
jajaran petinggi (jenderal) Polri. Masyarakat asli Papua hanya menikmati
pekerjaan sebagai buruh dengan resiko kerja yang tinggi.
Masalah berikutnya adalah
masalah lingkungan. Diantaranya, “tanah adat 7 suku, diantaranya suku
Amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PT FI. Limbah
tailing PT FI telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari
tercemar, sedangkan 20 - 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2
lahan subur terkubur.
Saat periode banjir datang,
kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan
banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan
daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di
sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan
juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI ,
adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia”. Masalah lain
adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja
Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional
perusahaan.
Lalu langkah apa yang harus
diambil pemerintah? Apakah hanya berdiam diri dan sabar merelakan semua terjadi
tanpa penyelesaian?
Pemerintah
harus berkomitmen untuk renegosiasi kontrak karya harus segera direalisasikan.
Renegosiasi kontrak tersebut tentu harus melibatkan masyarakat Papua. Tentunya
bukan dengan OPM tetapi dengan MRP atau tokoh-tokoh masyarakat Papua yang
selama ini dikecewakan. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang
lebih melalui beasiswa-beasiswa pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan, dan pengembangan SDM masyarakat Papua dipastikan dapat menjadi
permen penghenti tangis OPM.
Selain itu,
mindset yang selama ini mendarah daging kalau orang asing itu biasa, orang
Indonesia luar biasa diabaikan harus diubah. Jangan dahulukan orang asing,
dahulukan rakyat sendiri. Rakyat yang memilih dan membuat mereka bisa mencicipi
brownis kekuasaan.
Keseriusan
pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan tangisan anaknya dari Timur itu
yang kian hari semakin kencang. Jangankan serius, peduli saja tidak. Perhatian
pemerintah sebagai sang ibu saat ini sedang terfokus pada album ketiga Pak SBY.
Mungkin dikiranya album yang menggaet penyanyi papan atas Indonesia tersebut
dapat meluluhkan isak tangis masyarakat Papua.
Ya...ya...ya...
masyarakat kini hanya bisa menanti tindakan pemerintah SBY-Budiono dalam
menyelesaikan kasus OPM yang menguntungkan bagi semua pihak baik pemerintah,
masyarakat khususnya masyarakat Papua, maupun pihak investor asing. Hal
tersebut diprediksi 100% akan cepat teratasi entah kapan ….........
daftar pustaka
http://politik.kompasiana.com/2012/04/12/papua-pintu-amerika-serikat-untuk-menguasai-indonesia
QQTAIPAN .ORG | QQTAIPAN .NET | TAIPANQQ .VEGAS
BalasHapus-KARTU BOLEH BANDING, SERVICE JANGAN TANDING !-
Jangan Menunda Kemenangan Bermain Anda ! Segera Daftarkan User ID nya & Mainkan Kartu Bagusnya.
Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
1 user ID sudah bisa bermain 7 Permainan.
• BandarQ
• AduQ
• Capsa
• Domino99
• Poker
• Bandarpoker.
• Sakong
Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
customer service kami yang profesional dan ramah.
NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER
Anda Juga Dapat Memainkannya Via Android / IPhone / IPad
Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami-Online 24jam !!
• WA: +62 813 8217 0873
• BB : D60E4A61
• BB : 2B3D83BE
Come & Join Us!