Paradigma Administrasi Negara
di Mata Nicholas Henry
Birokrasi
Top management dari Administrasi Negara
bersifat Politis mereka sering disebut sebagai birokrasi. Birokrasi merupakan suatu organisasi negara
yang dipimpin oleh pejabat pilihan negara dan bersifat non karier, mereka dipilih
berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang
sangat mendasar dari organisasi negara dan Privat.
Spektrum pemerintah yang memperluas pengaruhnya di dalam masyarakat
dengan menambah kekuasaan ekonominya bukan hanya melekat pada negara AS, tapi
bersifat universal.Seiring dengan berjalannya waktu kenyataan menunjukkan bahwa
birokrasi mulai mempunyai kekuasaan. Studi Kaufman menyiratkan kepercayaan
sejumlah orang Amerika terhadap pemerintaannya bahwa organisasi pemerintah memang
abadi dan pertumbhannya tidak dapat dihentikan. Para pembuat keputusan ini
cenderung memandang diri mereka sebagai politisi/administrator berdasarkan
tingkat pendidikannya.
Para manajer yang memandang dirinya sendiri dalam konteks politik yang
tinggi cenderung mengutamakan ilmu-ilmu sosial/mengejar tingkat magister dalam
administrasi negara. Tetapi semuanya merasa mereka seharusnya berpatisipasi
dalam pemrakarsa, perumusan, dan penyajian usul-usul kebijakan untuk
dewan-dewan mereka.
Birokrasi pemerintah merupakan kesatuan organisasi organisasi terbesar
dan mempekerjakan lebih banyak orang-orang professional yang terdidik
dibandingkan institusi apapun lainnya di AS. Oleh karena itu terungkap bahwa
birokrasi negara patut dikaji sebagai upaya eltruistis (sehingga kepentingan
umum dapat terlaksana secara lebih efektif). Studi dan praktek mengenai
birokrasi negara disebut administrasi negara.
Administrasi negara mempunyai banyak definisi,
yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang
melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan
kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang
pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Perkembangan Administrasi Negara
- Administrasi Negara Sebelum Wilson :
- Plato ( The Laws ) masa yunani Kuno membagi administrasi kedalam tiga cabang Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya.
- Aristoteles ( Politics ) / ( On Athennian Constituon ) menambahkan satu jenis pengawasan lagi pengawas daerah pedalaman.
- Marchiavelli ( The Prince ) Administrasi sebagai pelayan negara yang membantu negara
- Montesquieui ( The Spirit of Laws) Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional.
- Rosseau ( The Sosial Contract ) bahwa ketika negara semakin besar beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara.
Singkatnya, dari pendapat
para ahli di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tulisan kuno (sebelum masa
Wilson) administrasi negara sudah gencar dipersoalkan.
- Administrasi Negara Sebagai Disiplin Ilmu :
Pada
perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses
pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry menyatakan terdapat krisis
definisi administrasi dalam administrasi negara dan lebih jauh Henry
menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry
mengutip pendapat Robert T. Golembiewski bahwa standart disiplin ilmu mencakup Lokus
dan Fokus. Lokus adalah letak/kelembagaan dari administrasi berada,
sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.
- Administrasi Negara di tahun 90-an
Administrasi negara ditujukan guna memahami hubungan pemerintah dan
masyarakat, meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai
kebutuhan sosial, serta melembagakan praktek manajerial sehingga terbiasa
bekerja dengan cara yang lebih efeltif dan efisien. K. Bailey menjabarkan
administrasi negara adalah menyangkut perkembangan 4 macam teori yaitu :
- Teori Diskriptif : diskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungn dengan lingkungan kerjanya.
- Teori Normatif : nilai-nilai yang menjadi tujuan admnistrasi negara, alternatif keputusan, yang seharusnya diambil oleh praktisi dan apa yang seharusnya dikaji serta dianjurkan pada para pelaksana kebijakan.
- Teori Asumtif : pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator, suatu teori yang tak mengambil asumsi model setan/malaikat birokrat.
- Teori Instrumen : Peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan negara.
- Alasan paradigma administrasi negara perlu diketahui antara lain :
- Orang harus mengetahui tempat bidang administrasi tersebut berada untuk memahami statusnya yang sekarang.
- Administrasi negara adalah unik , keunikannya tersebut karena mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik (ibu ilmu administrasi negara) dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu teori organisasi dan teknik manajemen. Letak perbedaannya pada penekanan perilaku dan struktur birokrasi serta metodologi. Perbedaan dengan ilmu administrasi lain : teknik evaluasi yang diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang tidak mencari keuntungan dan tidak sama dengan organisasi swasta yang selalu mengejar keuntungan.
Masa Awal Ilmu Administrasi Negara :
Woodrow Wilson dalam “ The Study of
Administration ” yang dimuat di Political Science Quarterly 1887 mengetahui
bahwa lebih sulit menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunya, lalu ia
mengusulkan agar lebih banyak pikiran intelektual dalam mengemban manajemen
negara. Hal itu menimbulkan pertentangan di antara sarjana sesudahnya.
Kenyataannya Wilson terlihat mendua tentang apa sebenarnya administrasi
negra itu. Richard J. Stillman berpendapat Wilson gagal menjelaskan apa
sebenarnya kajian adminstrasi, bagaiman seharusnya hubungan antara bidang
administrasi dan politik, dan apakah kajian administrasi akan menjadi ilmu yang
abstrak sama seperti ilmu alam. Namun ia memuji tulisan itu karena mampu
menempatkan tesis yang jelas, berpengaruh kuat dan sulit dihapus, bahwa
administrasi negara perlu untuk dipelajari.
Nicholas Henry memberikan
beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain
perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri) antara lain:
- Organisasi Negara, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- Manajemen Negara, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran negara dan manajemen sumberdaya manusia.
- Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan negara dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.
Krisis Identitas
Krisis identitas yang dialam Administrasi Negara menurut Henry berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa :
- Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan.
- Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu
apabila memenuhi dua ukuran berikut:
a. mempunyai paradigma teoritis;
b. mempunyai teori-inti. - Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu.
- Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi Negara adalah sebagai berikut :
1. Paradigma I “Dikotomi
Politik/Admistrasi Negara 1900-1926”
Penekanan paradigma I adalah lokus (tempat) dimana
administrasi negara seharusnya berada. Tokoh-tokohnya
adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow mengungkapkan bahwa
politik harus memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak rakyat.
Pemisah administrasi dan politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan
legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, badan eksekutif yang
mengimplementasikan kehendak rakyat, judikatif membantu legislatife menentukan
tujuan dan merumuskan kebijakan. Legitimasi konseptual awal dari batasan lokus center bidang
ini menjadi masalah bagi kalangan akademisi dan praktisi dikenal sebagai dikotomi politik/administrasi.
Hasil paradigma I memperkuat pemikiran
dikotomi politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan
dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Gambaran wilayah kajian ahli ilmu
administrasi negara adalah : teori organisasi, budgetting, dan kepegawaian.
Implikasi yang tak kalah penting dari
tahap pemusatan lokus adalah tertutupnya administrasi negara dari
bidang-bidang lainnya seperti admiistrasi niaga. Penekanan administrasi negara
pada “administrasi” dan “fakta”. Paradigma ini hanya
ditemukan aspek lokus saja, tetapi fokus kurang jelas.
2. Paradigma II “Prinsip-prinsip Administrasi Negara 1927-1937”
Administrasi negara mencapai puncak kejayaannya tahun 1930-an dan 1940-an
dengan adanya sambutan yang baik pada para ahli administrasi oleh kalangan
industri dan pemerintah. Gulick dan Urwick mengajukan 7 prinsip administrasi
yaitu POSDCORB
kepanjangan dari
a. P - Planning : Perencanaan,
yaitu kegiatan-kegiatan yang
berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus
dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.
b. O - Organisizing : Pengorganisasian,
Yaitu aktivitas-aktivitas yang berkaitan
dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan
proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Karena
itu, dalam administrasi negara masalah organisasi dan personalia merupakan dua
faktor utama.
c. S - Staffing : Penyediaan staf,
Yaitu pengarahan dan latihan sekelompok orang
yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan.
Ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari: “presupervisory
programs”, “middle management programs” dan “executive development programs”.
d. D - Directing : Pengarahan,
Yaitu pembuatan keputusan-keputusan dan
menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum.
e. CO - Coordinating : Pengkoordinasian,
Berupa kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan
berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi.
f. R - Reporting :
Pelaporan,
Yaitu hal yang berkaitan dengan
pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti
perkembangan dan kemajuan kerja.
g. B - Budgeting : Penganggaran.
Adalah fungsi yang berkenaan
dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Allen Schick mengungkapkan 3 tujuan anggaran: pengawasan, manajemen,
dan perencanaan. Berfungsi sebagai
fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi.
Menurut para tokoh-tokoh
diatas, prinsip ini berlaku dimana saja atau bersifat universal. Sehingga
paradigma ini fokus lebih ditekankan dari pada lokus.
Masa Penuh Tantangan 1938-1947.
1938-1940, serangan muncul dari Simon dalam Administrative Behavior 1946 dan pengujiannya A Study of Decision Making Process in Administration Organization
menunjukan bahwa dalam setiap prinsip admiistrasi ada suatu counterprinsip dan
karena itu menyebabkan keseluruhan ide dari prinsip-prinsip itu dapat dibantah.
Misalnya : literatir tradisional admistrasi menyatakan birokrasi harus
mempunyai lingkup pengawasan yang sempit yang mengakibatkan penyampaian
perintah menjadi kacau dan pengawasan semakin tidak efektif dan bahkan hilang. Kedua
literatur untuk memaksimasi komunikasi yang efektif guna mengurangi
pemutarbalikan (memperbesar responsitas dan memperketat pengawasan), menurut
Simon sebaiknya tingkat hirarki dibuat serendah mungkin yakni suatu hirarki
yang datar.
Logika yang menjadi dasar prinsip ini adalah semakin sedikit orang yang
menyampaikan pesan baik ke tingkat atas/bawah maka semakin lebih memungkinkan
pesan tersebut sampai pada tempat yang dituju dengan relatif utuh dan tak
rusak.
Reaksi Terhadap Tantangan 1947-1950
Simon juga menambahkan suatu alternatif pada paradigma lama. Menurutnya
suatu paradigma administrasi negara yang baru seharusnya memiliki 2 macam ahli
administrasi negara yang bekerja secara serasi dan saling memberi dorongan
antara lain : yang memusatkan perhatian pada perkembangan ilmu administrasi
murni yang didasarkan pada dasar-dasar
psikologi sosial secara seksama. Ia menghendaki ilmu murni ditunda dulu karena
ada masalah POSDCORB yaitu mengenai dasar dari pencaplokkan ilmu murni.
Ia juga berpendapat bahwa psikologi sosial memberikan dasar pemahaman
terhadap pelanggaran tingkah laku administrasi yang bagi ahli administrasi
negara dianggap asing dan tak menyenangkan karena kebanyakan dari ahli tersebut
tidak terlatih dalam psikologi sosial. Ketiga, karena ilmu dianggap sebagai
bebas nilai ini diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang ahli
administrasi negara dari apa yang mereka rasa sebagai sumber masalah : teori
politik normatif, konsep kepentingan umum, dan keseluruhan aneka macam nilai
kemanuasiaan.
Bagi Simon dan pengikutnya ilmuwan administrasi negara mempunyai pemikat
dan tongkat pendorong. Pemikat itu adalah pemeliharaan hubungan-hubungan
konseptual yang logis antara administrasi negara dan politik : proses pembuatan
keputusan umum. Administrasi negara menganggap tahap-tahap internal dari proses
itu, pembentukan kebijaksanaan umum di dalam birokrasi dan penyampaiannya
kepada masyarakat. Sedangkan ilmu politik menganggap tahap-tahap external dari
proses : tekanan-tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial
politik.
Tongkat pendorong : administrasi negara mempunyai prospek yang sedikit
suram karena hanya melengkapi kembali untuk menjadi apa yang secara teknik
berorientasi ilmu murni yang dapat kehilngan kaitan terhadap realitas sosial
politik dalam usaha-usaha penanaman rekayasa mentalitas pelaksana administrasi
negara.
3.Paradigma III “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik 1950-1970”
Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir ,
administrasi negara masuk ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah
diperbaharuinya kembali penentuan lokus yakni birokrasi pemerintah tetapi
kehilangan fokusnya. Tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha
menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan
politik. Namun, konsekuensinya adalah keharusan untuk sibuk mendefinisikan
bidang ini, paling tidak dalam fokus analisanya, dan keahlian utamanya.
Perbandingan dan Pembangunan
Administrasi
Perbandingan administrasi negara memusatkan pada 5 permasalahan motivasi
sebagai kegiatan ilmiah, pencarian teori, dorongan bagi aplikasi praktis,
sumbangan bagi perluasan perbandingan politik, perlunya peneliti yang terlatih
dalam tradisi hukum administrasi , dan analisa perbandingan berbagai masalah
administrasi yang ada.
Fred W Riggs perbandingan administrasi negara sebagai sarana perdebatan dan penguatan teori administrasi negara. Perbandingan administrasi negara harus bersifat empiris, nomotetis, ekologis, factual, ilmiah, dapat digeneralisis, sistematis, dan non parochial. Terdapat dua perbedaan administrasi negara yaitu
· Bertahannya
parochialisme administrasi negara Amerika yang punya banyak kesamaan dengan
parochialisme ilmu-ilmu yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada
umumnya.
· Administrasi
negara pada umumnya dengan perbandingan administrasi khususnya, punya masalah
pertentangan antara praktek dan teori.
Ketegangan antara ilmu politik dan perbandingan administrasi negara
adalah karena kurang bisa diidentifikasikan sumber. Meski ada tumpang
tindih/over lapping yang jelas antara perbandingan administrasi Negara dengan
perbandingan politik, khususnya tingkat kesejajaran perkembangan kedua
sub-bidang tersebut, umur rata-rata para partisipan dan kemiripan pandangan dan
tujuan.
Golembiewski mengikhtisarkan dilemma perbandingan dan pembangunan
administrasi Negara tahun 1970-an. Administrasi Negara harus memberi perhatian
penuh pada kenyataaan bahwa kegagalan perbandingan administrasi pada pokoknya
disebabkan tak lain di pengalaman kegagalan yang dipaksakan sendiri. Ia
meletakkan tujuan yang tak bisa dicapai yaitu pada permulaannya dan tetap saja
memilih untuk mencari model dan teori yang komprehesif untuk mendefinisikan
diri.
4.PARADIGMA IV “ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI
ILMU ADMINISTRASI 1956-1970”
Suatu
kebenaran tentang administrasi adalah administrasi negara tak punya identitas
dan keunikannya di dalam membatasi beberapa konsepnya yang lebih besar. Suatu
masalah dalam rute ilmu administrasi. Meski tak terdapat prinsip-prinsip
universal dalam ilmu administrasi James D
Thompson dalam organizations in action (1967) memberi alasan kuat untuk
memilih ilmu administrasi sebagai paradigma administrasi niaga yaitu semua
organisasi dan metodologi manajerial pada umumnya memiliki pola-pola,
karakteristik-karakteristik dan kelemahan-kelemahan tertentu.
Dalam
paradigma ini prinsip-prinsip management yang pernah popular dikembangkan
secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis
manajemen, dan lainnya. Semua fokus tidak hanya ditempatkan dalam ekonomi tapi
juga dalam administrasi negara, karena itu lokusnya kurang jelas.
Kebingungan akan istilah Negara dibidang
administrasi negara memang bisa dimengerti karena organisasi manajerial semakin
banyak terkait dengan masalah-masalah Negara, pemerintahan dan politik
sehubungan dengan makin meningkatnya segi saling keterkaitan dalam masyarakat
teknologi. Para ahli administrasi negara mulai menerima bahwa kata Negara dalam
administrasi negara tidak bisa diartikan dalam makna institusi namun diartikan
sebagai makna filosofis, normatif dan etika. Dengan kata lain, kata Negara
berarti segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan umum.
Ketegangan diantara Negara dan swasta,
kepentingan umum dan motif keuntungan yag dicerminkan paradigma ilmu
administrasi tak punya peran apapun guna meredakan permasalahan lokus. Ilmu
administrasi negara dapat digunakan untuk keperluan apa saja yang paling
immoral sekalipun. Konsep penentuan dan penerapan kepentingan umum memberi
tonggak pembatas bagi administrasi negara dan sebuah lokus untuk bidang studi
ini. Artinya jika setiap perhatian dalam konteks ilmu administrasi, seperti fokus
teori organisasi ataupun ilmu manajemen lebih condong ke ilmu politik. Paradigma
ini menyingkirkan banyak pertimbangan nilai kecuali nilai efisiensi ekonomi
sehingga para ahli dapat mulai berpikir secara filosofis mengenai arti yang
sesungguhnya kata Negara dari administrasi Negara.
Kekuatan
Separatisme : “Ilmu dan Masyarakat”dan Administrasi Negara Baru” 1965-1967
Administrasi Negara mengalami 2 pembaharuan
yaitu perkembangan program-program interdisipliner dalam ilmu pengetahuan,
teknologi dan kebijakan umum di universitas-universitas terkemuka. Kedua adalah
munculnya administrasi negara baru. 1968, Waldo dalam The New Negara Administration : The Minnowbrook Perspective
menjelaskan administrasi negara yang baru sangat memperhatikan teori-teori
normative, filosofis, aktivisme, dan banyak membahas hal-hal yang berkitan
dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual dalam
organisasi, hubungan birokrasi dengan pihak yang dilayani, dan lainnya.
Penekanannya pada segi moral.
5.Paradigma V “ Administrasi Negara Sebagai
Administrasi Negara, 1970-?
Administrasi Negara dalam konteks paradigma
yang tengah berlaku sekarang. Fokusnya adalah teori organisasi dan ilmu
manajemen sedangkan lokusnya adalah kepentingan umum dan urusan umum.
Administrasi negara telah tumbuh sebagai bidang ilmu tersendiri. Hal itu
dibuktikan dengan munculnya perguruan-perguruan tinggi, sekolah, dan jurusan
yang khusus mempelajari administrasi negara.
Namun
cakupan sepenuhnya atas pendidikan administrasi negara masih belum pasti. Meski
begitu kecenderungan-kecenderungan yang pasti dalam administrasi negara semakin
menyeruak antara lain pertumbuhannya dan agresifmya pendidikan administrasi
negara dalam merekrut mahasiswa minoritas dan perempuan.
Ciri
Administrasi Negara :
- Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (Unavoidable), titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary (sementara).
- Administrasi Negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan Kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai coercive power, administrasi negara merupakan penjelmaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman, dan lainnya.
- Administrasi Negara Mempunyai Prioritas. Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.
- Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas. Terdapat lingkupan masyarakat dalam negara yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.
daftar pustaka
Henry,Nicholas.1988.Administrasi Negara dan Masalah-Masalah
Kenegaraan.Jakarta:CV.Rajawali.
QQTAIPAN .ORG | QQTAIPAN .NET | TAIPANQQ .VEGAS
BalasHapus-KARTU BOLEH BANDING, SERVICE JANGAN TANDING !-
Jangan Menunda Kemenangan Bermain Anda ! Segera Daftarkan User ID nya & Mainkan Kartu Bagusnya.
Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
1 user ID sudah bisa bermain 7 Permainan.
• BandarQ
• AduQ
• Capsa
• Domino99
• Poker
• Bandarpoker.
• Sakong
Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
customer service kami yang profesional dan ramah.
NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER
Anda Juga Dapat Memainkannya Via Android / IPhone / IPad
Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami-Online 24jam !!
• WA: +62 813 8217 0873
• BB : D60E4A61
• BB : 2B3D83BE
Come & Join Us!